PT FREEPORT INDONESIA KASUS BIG GOSSAN

PT. FREEPORT INDONESIA

Perusahaan ini adalah pembayar pajak terbesar kepada Indonesia dan merupakan perusahaan penghasil emas terbesar di dunia melalui tambang Grasberg. Freeport Indonesia telah melakukan eksplorasi di dua tempat di Papua, masing-masing tambang Erstberg (dari 1967) dan tambang Grasberg (sejak 1988), di kawasan Tembaga Pura, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Freeport berkembang menjadi perusahaan dengan penghasilan 2,3 miliar dolar AS. Menurut Freeport, keberadaannya memberikan manfaat langsung dan tidak langsung kepada Indonesia sebesar 33 miliar dolar dari tahun 1992–2004.

ANALISIS PERMASALAHAN

Para pekerja Freeport memeriksa lokasi kecelakaan Big Gossan bersama petugas pemerintah di Timika. (Foto: Dok)

PT Freeport Indonesia, perusahaan yang pernah terdaftar sebagai salah satu perusahaan multinasional terburuk tahun 1996, Pada tahun 1996 Freepot merupakan salah satu perusahaan multinasional terburuk hal tersebut dicerminkan melalui kondisi lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi pertambangan yang terus memburuk dan menuai protes akibat berbagai pelanggaran hukum dan HAM , dampak lingkungan serta kemiskinan rakyat sekitar tambang. Hal tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dicapai PT freepot dengan kondisi yang di hadapi oleh masyarakat papua. Ada pernyataan kuat bahwa telah terjadi distori etika dan pelanggaran kemanusiaan yang hebat di Papua. Martabat manusia yang seharusnya dijunjung tinggi, peradaban dan kebudayaan sampai mata rantai penghidupan jelas dilanggar. Itu adalah fakta keteledoran pemerintah yang sangat berat karena selama ini bersikap underestimate kepada rakyat Papua. Gagasan yang menyatakan mendapatkan kesejahteraan dengan intensifikasi nyatanya gagal.

Hingga saat ini sulit sekali bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh mengenai dampak kegiatan pertambangan skala besar di Indonesia. Ketidak jelasan informasi tersebut akhirnya berbuah kepada konflik, yang sering berujung pada kekerasan, pelanggaran HAM dan korbannya kebanyakan adalah masyarakat sekitar tambang.

Dampak lingkungan operasi pertambangan skala besar secara kasat mata pun sering membuat awam tercengang dan bertanya-tanya, apakah hukum berlaku bagi pencemar yang diklaim menyumbang pendapatan Negara? Matinya Sungai Aijkwa, Aghawagon dan Otomona, tumpukan batuan limbah tambang dan tailing yang jika ditotal mencapai 840.000 ton dan matinya ekosistem di sekitar lokasi pertambangan merupakan fakta kerusakan dan kematian lingkungan yang nilainya tidak akan dapat tergantikan. Kerusakan lingkungan yang terjadi di sekitar lokasi PT Freeport Indonesia juga mencerminkan kondisi pembiaran pelanggaran hukum atas nama kepentingan ekonomi dan desakan politis yang menggambarkan digdayanya kuasa korporasi.

Hasil penyelidikan dan pemantauan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan PT Freeport Indonesia telah terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa runtuhnya terowongan Big Gossan.

Kondisi yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan, kata Pigai  seperti kondisi ground support yang berkarat akibat mengalami oksidasi, adanya tetesan air dari massa batuan atap yang berasal dari air permukaan menginfiltrasi ke dalam struktur massa batuan atap mengindikasikan adaya ketidakstabilan. Selain itu, pemeriksaan terhadap kestabilan kondisi massa batuan atap pada areal terowongan bawah tanah itu belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Pigai menilai sudah ada bukti permulaan yang cukup untuk menjerat secara hukum pihak-pihak yang bertanggung jawab di PT Freeport Indonesia sehubungan dengan kasus ini. Mereka adalah kepala teknik tambang, pengawas operasional dan penanggung jawab teknis.

Kelalaian yang dilakukan PT Freeport Indonesia yaitu membiarkan keadaan atau pengawasan yang minim sehingga muncul kondisi-kondisi yang menyebabkan kecelakaan. Jika pengawasan itu dilakukan dengan benar, maka kecelakaan dapat diantisipasi. Misalnya, PT Freeport Indonesia tidak menyediakan alat untuk memantau ketidakstabilan batuan di terowongan. Ironisnya, Pigai menandaskan, manajemen PT Freeport tidak memberi jawaban yang memuaskan kenapa alat pendeteksi batuan itu tidak disediakan.
 
Padahal, untuk mendeteksi dini potensi runtuhnya terowongan itu dapat dilakukan lewat alat pendeteksi batuan. Apalagi, terowongan Big Gossan panjangnya mencapai 400 km. Pigai menyesalkan kenapa PT Freeport Indonesia tidak mampu menyediakan alat pendeteksi batuan itu. “Kenapa mereka bisa beli berbagai alat canggih untuk pertambangan tapi tidak punya alat deteksi batuan,” herannya.
UNDANG-UNDANG YANG TELAH DI LANGGAR

mengacu pasal 28 A No pasal 28 I UUD 1945 dan pasal 4 No pasal 9 ayat (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM serta pasal 6 ayat (1) UU No.12 Tahun 2005 tentang Sipol :

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28I UUD 1945 disebutkan beberapa hak sebagai berikut:

Pasal 28 I

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

(2) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

(5) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Macam-macam HAM menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 antara lain:

  1. Hak untuk hidup
  2. Hak mengembangkan diri
  3. Hak memperoleh keadilan
  4. Hak atas kebebasan pribadi
  5. Hak atas rasa aman
  6. Hak atas kesejahteraan
  7. Hak urut serta dalam pemerintahan

kepada PT Freeport Indonesia, Komnas HAM merekomendasikan penjatuhan sanksi terhadap Kepala Teknik Tambang, Pengawas Operasional, Pengawas Teknik dan pihak bertanggungjawab sesuai Kepmen PE No.555.K/26/M.PE/1995. Kemudian, sejalan dengan pasal 362 ayat (2) Kepmen No.555 Tahun 1995 PT Freeport Indonesia harus memastikan setiap tempat atau ruangan yang digunakan untuk pekerja telah diperiksa dinding batuannya. Sehingga dapat mencegah ambruknya massa batuan. Serta memasang ground support yang paling optimal sesuai standar yang berlaku.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Freeport Indonesia telah melanggar etika bisnis dan melanggar undang-undang. Hak didasarkan atas martabat manusia dan martabat semua manusia itu sama.

SARAN

Sebaiknya pemerintah Indonesia cepat menanggapi masalah ini dan cepat menanggulangi permasalahan PT Freeport Indonesia. Karena begitu banyak SDA yang ada di Papua, tetapi masyarakat Papua khususnya dan Negara Indonesia tidak menikmati hasil dari kekayaan alam di Papua. Dan sikap pemerintah Indonesia lebih tegas dalam melakukan pengawasan ataupun menjatuhkan sanksi kepada pihak yang bertanggungjawab.

source :

http://www.voaindonesia.com/content/komnas-ham-pt-freeport-langgar-ham-dalam-kasus-big-gossan-/1852274.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s